Sanggau,Kalbar.jurnalkalbarnews.com
*SANGGAU,SELASA 23 JUNI 2026* – Sebuah pertunjukan sunyi nan magis tengah berlangsung di panggung perkebunan dan pertambangan Kalimantan Barat.
Pemeran utamanya bukanlah alat berat canggih, melainkan siluman administrasi data tenaga kerja asing (TKA).
Di era keterbukaan informasi yang digaungkan ke segala penjuru, mencari tahu jumlah persis para pekerja ini ibarat memburu harta karun tanpa peta di tengah rimba birokrasi.
Aksesnya begitu terbatas, menciptakan kabut tanya yang kian menebal di sanubari publik.
Ironi mencapai puncaknya saat Ketua Forum Wartawan Kalbar Indonesia, Sujanto, S.H., turun gunung dengan pernyataan satire yang lebih halus dari sutra. Dengan wajah kehabisan akal, ia mengungkap lanskap absurd ini.
“Kami ini sedang berburu data di lima kabupaten, Sanggau, Sekadau, Melawi, Sintang, hingga Kapuas Hulu. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau ini mendadak terasa seluas Benua Antartika. Datanya seperti hantu, semua orang yakin ada, tapi tak satu pun sudi menampakkan wujud konkretnya,” ujarnya, Selasa (23/6/2026), merangkum frustrasi menjadi kalimat yang nyaris puitis.
Dalam narasi idealnya, transparansi adalah oksigen. Publik wajib menghirupnya untuk memastikan tiap warga negara asing bernapas di jalur hukum yang sah.
“Jangan sampai ada yang masuk dengan visa wisata, lalu tahu-tahu sudah mahir mengoperasikan ekskavator atau menjadi konsultan spiritual proyek strategis nasional,” sambung Sujanto, menyindir potensi ‘akrobat’ perizinan yang kerap terjadi.
Sorot lampu panggung kemudian jatuh megah pada bintang utamanya: PT Kalimantan Alumina Nusantara (PT KAN).
Beroperasi di Kecamatan Toba, raksasa hilirisasi bauksit ini adalah anak emas Proyek Strategis Nasional (PSN).
Dikabarkan, ratusan TKA beraktivitas di sana, berjibaku mewujudkan mimpi industrialisasi mineral.
Namun, ketika selembar data ditagih, raksasa ini mendadak berubah menjadi mahluk paling misterius. Seolah ada mantra “Proyek Strategis Nasional” yang otomatis mengaktifkan mode senyap.
*Petak Umpat Pejabat Rakus*
Adegan paling komikal dalam drama ini adalah upaya konfirmasi. Mencoba meminta keterangan resmi ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau bagai melempar batu ke sumur tak berdasar. Tidak ada riak, tiada pula gema jawaban.
“Pejabat bersangkutan tidak berada di tempat,” begitu dalih klise yang terdengar lebih mirip lelucon basi daripada pernyataan institusi penegak hukum.
Nasib serupa menimpa upaya menyentuh humas PT KAN. Sambungan telepon yang diharapkan menjadi jembatan informasi, justru berubah menjadi tembok bisu raksasa.
Tidak ada sinyal, tidak ada respons. Dalam simfoni sunyi ini, semua pihak kompak menjadi dirigen kepastian hukum yang maha samar.
Publik hanya bisa menduga-duga, sembari menghitung berapa banyak lagi “siluman” data yang berkeliaran di balik megahnya proyek nasional.
Padahal, kitab suci regulasi sudah sangat gamblang. Undang-Undang Ketenagakerjaan hingga Undang-Undang Keimigrasian adalah naskah skenario yang tak boleh diimprovisasi.
Setiap TKA wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan, Visa Tinggal Terbatas (VITAS) sebagai tiket sakti, lalu bersalin rupa menjadi Izin Tinggal Terbatas (ITAS).
Belum lagi larangan ketat menduduki jabatan personalia sebuah ironi, mengingat data personalia mereka sendiri yang raib.
*Ada Lobi Kemakmuran Kekayaan*
Anehnya, di tengah kekosongan data itu, kewajiban alih teknologi ke tenaga kerja lokal terus didengungkan.
Sebuah konsep mulia yang terasa paradoks bagaimana mungkin transfer ilmu terjadi jika keberadaan sang profesor asing saja masih menjadi teka-teki yang jawabannya terkunci di brankas birokrasi yang hilang?
Seolah ada lobi kemakmuran cuan ini tak kasat mata yang menjamin semuanya baik-baik saja, meski publik hanya disuguhi fatamorgana transparansi.
Kejadian ini bukan sekadar statistik yang meleset. Ini adalah potret buram bagaimana proyek strategis nasional bisa berjalan dalam kepulan asap ketidakpastian.
Ketika forum wartawan, yang katanya mitra kritis, harus merengek bak pengemis data, di situlah satire telah mencapai titik nadirnya.
Kalimantan Barat tidak butuh dongeng pengampunan, melainkan aksi nyata buka data itu sekarang, atau akui saja bahwa harta karun informasi itu memang sengaja dikubur dalam-dalam oleh para aktor intelektual di balik layar.
Jangan sampai alumina yang dihasilkan berkilau, tapi tata kelola migrasinya hancur lebur bak tanah liat yang terinjak.
(Tim)
