KETAPANG,Kalbar.jurnalkalbarnews.com
Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama unsur Forkopimda dan sejumlah pihak terkait melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Situasi *Tanggap Darurat Kekeringan dan Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla),* Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang tersebut membahas kondisi terkini Karhutla, dampak kekeringan serta langkah penanganan yang perlu diperkuat secara terpadu, Selasa (22/9/2026).
Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama, S.H., S.I.K., M.H. menegaskan bahwa upaya pencegahan dan penanganan Karhutla terus dilakukan, termasuk melalui operasi darat dan penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan pembakaran. “Kami mengingatkan masyarakat maupun perusahaan agar tidak melakukan pembakaran lahan dengan alasan apa pun, termasuk membakar sampah di tengah kondisi darurat seperti saat ini. Penegakan hukum terhadap pelaku Karhutla juga terus dilakukan,” tegas Kapolres.
Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP., M.Si. menyampaikan sejumlah langkah yang telah dan akan dilakukan pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi kekeringan dan Karhutla. Di antaranya pengendalian Karhutla, operasi modifikasi cuaca, pembangunan sumur bor bersama TNI dan Polri, penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat serta normalisasi dan pendalaman parit di lokasi yang terdampak kebakaran. Bupati juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan perusahaan dalam mendukung penanganan Karhutla.
Kapolres Ketapang menambahkan bahwa jajaran Polres Ketapang bersama seluruh unsur terkait terus memberikan dukungan kepada personel yang berada di lapangan. Menurutnya, penanganan Karhutla tidak dapat hanya mengandalkan turunnya hujan, sehingga operasi darat, deteksi dini, patroli serta upaya pemadaman harus terus dilakukan secara konsisten. “Kami juga terus meningkatkan pembuatan sumur bor di sejumlah titik yang dibutuhkan masyarakat serta melaksanakan pendistribusian air bersih. Sampai saat ini terdapat 19 laporan polisi terkait Karhutla, terdiri dari 16 laporan perorangan dan 3 laporan korporasi, dengan jumlah tersangka sebanyak 7 orang,” jelasnya.
Bupati Ketapang juga memberikan arahan kepada para camat, kepala desa dan lurah agar mengaktifkan koordinasi tanggap darurat di wilayah masing-masing. Pemantauan wilayah rawan Karhutla dan kekeringan harus dilakukan secara berkelanjutan, disertai percepatan pelaporan setiap kejadian kebakaran, pendataan masyarakat terdampak kekeringan serta kebutuhan air bersih. Masyarakat juga diminta terus diedukasi agar tidak membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar.
Selain itu, pemerintah daerah mendorong perusahaan perkebunan, pertambangan, kehutanan dan sektor industri untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dalam mendukung penanganan Karhutla. Perusahaan diharapkan menyiapkan personel, peralatan Damkar, dan sumber air serta membantu penanganan kebakaran di wilayah sekitar. Sinergi antara tim darat yang melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni dan relawan serta dukungan operasi udara juga terus diperkuat guna mempercepat penanganan titik api.
Melalui rakor tersebut, seluruh pihak sepakat untuk terus memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi kekeringan serta Karhutla di Kabupaten Ketapang. Upaya pencegahan, deteksi dini, pemadaman di lapangan, penegakan hukum, hingga pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat akan terus dilakukan secara bersama-sama agar dampak Karhutla dapat ditekan dan kondisi masyarakat tetap aman.
(Sanawiyah)
