Blog  

Aliansi Selamatkan Kalbar Gelar Aksi Damai di DPRD Kalbar, Bagikan Masker kepada Masyarakat dan Aparat

banner 728x250

PONTIANAK,Kalbar.jurnalkalbarnews.com

Aliansi Selamatkan Kalimantan Barat menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (26/8/2026). Aksi tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat dan mahasiswa terkait persoalan lingkungan, tata kelola sumber daya daerah, keadilan fiskal, serta penggunaan anggaran publik.

 

Sebelum tiba di Gedung DPRD Kalbar, massa aksi membagikan masker kepada masyarakat yang ditemui sepanjang perjalanan. Setibanya di lokasi, peserta aksi juga membagikan masker kepada personel kepolisian dan Satpol PP yang bertugas mengamankan jalannya aksi.

 

Koordinator aksi, Oky Pramadhani, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara damai, tertib, bertanggung jawab, dan konstitusional.

 

“Ini merupakan bentuk kontrol sosial dan penyampaian aspirasi terhadap kebijakan yang berdampak pada lingkungan, kesejahteraan, serta masa depan masyarakat Kalimantan Barat,” kata Oky.

 

Aliansi Selamatkan Kalbar menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya menolak pencabutan Perda Kalbar Nomor 1 Tahun 2022 dan meminta evaluasi dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat serta pemangku kepentingan.

 

Mereka juga mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas pelaku pembakaran hutan dan lahan, serta memastikan penegakan hukum berjalan transparan dan tegas.

 

Selain itu, aliansi meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang berkeadilan, mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset, serta meminta dana hibah diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat dengan pengelolaan yang transparan, akuntabel dan tepat sasaran.

 

Oky menegaskan pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa untuk bersama-sama mengawal aspirasi tersebut dengan tetap menjaga ketertiban dan martabat dalam menyampaikan pendapat.

 

“Harapan kami pemerintah hadir melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat, penegakan hukum yang tegas, tata kelola yang transparan, serta perjuangan fiskal yang adil bagi daerah,” ujarnya.

 

Aksi tersebut diikuti sejumlah elemen, di antaranya FOMDA Kalbar, BEMNUS Kalbar, FKBK Kalbar, BEM SI Kalbar, DEMA PTKIN Wilayah Kalimantan, dan FML Kalbar.

(Sanawiyah)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Example 728x250