Ketapang,Kalbar.jurnalkalbarnews.com
Polemik pengelolaan dana aspirasi (Pokok-Pokok Pikiran/Pokir) di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (Perkim-LH) Kabupaten Ketapang kembali mencuat. Dugaan perebutan pengaruh antara oknum anggota DPRD dan pejabat dinas kembali menjadi sorotan publik.
Data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP mencatat sekitar 90 paket kegiatan di Dinas Perkim-LH Ketapang, sebagian besar merupakan kegiatan aspirasi anggota DPRD. Sejumlah sumber dari kalangan kontraktor lokal menyebutkan, selama ini penunjukan pelaksana kegiatan Pokir kerap “dititipkan” oleh oknum anggota legislatif.
Namun kondisi kali ini berbeda. Beberapa kontraktor mengaku bahwa banyak paket Pokir justru dikelola dan ditentukan pelaksananya oleh Kepala Bidang (Kabid) berinisial AR, yang juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Seorang kontraktor yang diduga menjadi operator paket kegiatan salah satu pimpinan DPRD menyampaikan bahwa empat paket Pokir yang seharusnya ia tangani telah “selesai”, bahkan sudah berkontrak. Paket-paket tersebut, menurutnya, telah diambil alih oleh Kabid AR setelah ditayangkan di sistem.
“Mane ade agik bang, udah selesai, empat paket, udah ditayangkan semue, bahkan udah jadi kontrak. Diambiknye oleh Pak Kabid,” ujarnya saat dihubungi melalui pesan singkat.
Salah satu kegiatan yang menjadi perhatian adalah “Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Nusantara RT 07 Desa Sukabaru, Kecamatan Benua Kayong” dengan nilai kontrak Rp191.527.000 yang dikerjakan oleh CV Dua Putra Perkasa. Kondisi ini memicu keluhan dari kontraktor lain yang sebelumnya mengaku sudah menjalin komunikasi dengan anggota DPRD terkait paket aspirasi tersebut.
Menanggapi persoalan ini, salah seorang pimpinan DPRD berinisial AS mengaku tidak memantau secara detail mekanisme pengelolaan Pokir. Ia menegaskan bahwa yang terpenting adalah pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi dan menghasilkan kualitas yang baik.
“Saya enggak monitor. Bagi saya yang terpenting pekerjaan tersebut dilaksanakan dan hasilnya bagus,” tegasnya.
Di sisi lain, seorang pemerhati pembangunan menyoroti kinerja Kabid AR yang dinilai jarang turun langsung ke lapangan, namun sering bepergian ke luar kota. Kondisi ini dianggap berpotensi mengganggu kualitas pekerjaan.
“Bagaimana mau memperoleh hasil kerja yang baik jika hampir setiap minggu bukan turun mengawasi kegiatan, tapi justru sering bepergian ke luar kota?” kritiknya.
Upaya konfirmasi kepada Kabid AR oleh Beritainvestigasi.com melalui WhatsApp tidak membuahkan hasil lantaran nomor kontak yang digunakan diduga telah diblokir. Tim lain yang mencoba mengonfirmasi perihal dugaan empat paket Pokir milik unsur pimpinan DPRD yang dikuasai AR juga mengalami hal serupa.
Kisruh pengelolaan Pokir ini menambah daftar ketidakharmonisan antara oknum ASN dan anggota legislatif di Kabupaten Ketapang. Akibat konflik ini, masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat pembangunan justru berpotensi dirugikan. (R01-R12-BFN)
Sanawiyah
