Melawi, Kalbar.jurnalkalbarnews.com
Pemerintah Kabupaten Melawi menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten Melawi Tahun 2025 untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, kamis (24/4) di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Melawi
Musrenbang tingkat Melawi ini merupakan rangkaian proses perencanaan, yang dilaksanakan sebelumya mulai dari Musrenbang tingkat desa dan tingkat kecamatan, yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah di tahun mendatang.
Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa, menyampaikan bahwa tujuan utama Musrenbang adalah dalam rangka menyusun dan menetapkan rencana pembangunan tingkat kabupaten.
Ia menambahkan musrenbang memiliki arti yang sangat penting, selain sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat juga sebuah forum koordinasi dan konsultasi antara pemangku kepentingan untuk menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang muaranya adalah tersusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Melawi tahun 2025 – 2029 serta RKPD Kabupaten Melawi tahin 2026.
“Melalui Musrenbang ini akan menetapkan pokok-pokok prioritas program dan kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas utama masyarakat Melawi dalam jangka waktu satu tahun ke depan serta untuk lima tahun ke depan, dan tentu saja menyerap aspirasi dari masyarakat, termasuk hasil Musrenbang tingkat desa dan kecamatan,” ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa musrenbang memiliki peran strategis dalam menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah agar lebih terpadu dan sinergis, menajamkan indikator serta target kinerja pembangunan.
Sementara itu Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi dapat merumuskan program prioritas yang mengarah kepada Peningkatan Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Seperti percepatan rata-rata lama sekolah melalui optimalisasi pemanfaatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
“Jika melihat realisasi penurunan angka kemiskinan pada tahun 2024 tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat yakni sebesar 6,32 persen di bawah angka Nasional 9,03 persen dan ranking 11 terendah dari 38 Provinsi (data Maret 2024) menurun dari tahun 2023 sebesar 6,71 persen,” katanya.
Krisantus menegaskan bahwa dalam upaya pengentaskan Kemiskinan harus dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan berbagai pihak.
” Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) harus terus mensinergikan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah saja namun juga dilakukan oleh lembaga-lembaga Non Profit dan Perusahaan melalui CSRnya serta Kelompok Organisasi Masyarakat,” terangnya.
Disamping itu lanjut dia, perbaikan data penduduk miskin yang mengacu pada data nama dan alamat harus terus dilakukan agar program-program bantuan yang diberikan oleh
Pemerintah baik pusat maupun daerah dapat tepat sasaran sehingga mampu menyasar kelompok-kelompok rumah tangga
yang memang layak menerimanya.
Untuk itu Ia berharap Program dan Kegiatan yang disepakati dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Melawi Tahun 2026 ini adalah Program dan
Kegiatan yang menjadi prioritas kebutuhan Masyarakat di Daerah.
” Saya berharap melalui Musrenbang ini dihasilkan keputusan keputusan yang mengedepankan aspirasi dan pandangan dari masyarakat, sehingga mampu memberikan manfaat yang luas bagi pembangunan daerah di Kabupaten Melawi, ” tutupnya
Publis: Sanawiyah
