Sukma..co.id – Pemalang Tokoh masyarakat dan Ulama Desa purana Meminta pendapingan kepada LSM Harimau (Harapan rakyat Indonesia maju) dan CMI (Center Media Independent ) sebagai media yang didukung berbagai media, untuk mendampingi masyarakat Desa Purana melakukan Demonstrasi menolak pembangunan TPA.
Hal itu dilakukan lantaran sebelumnya Bupati Pemalang Mansur Hidayat, pernah mengatakan di media bahwa pembangunan TPA di Desa Purana tetap akan dilakukan.
Menanggapi pernyataan Bupati, Masyarakat dan tokoh ulama Desa Purana pun akhirnya meminta pendapingan kepada CMI dan LSM Harimau untuk melakukan aksi demonstrasi menuntut penolakan pembangunan TPA menuju pendopo kabupaten Pemalang.
Haji Muslim Rosadi mengatakan, apabila pemerintah daerah memaksakan pembangunan TPA tersebut berarti pemda menyuruh perang kepada masyarakat,” ucapnya.pada Selasa (4/6/2024) di kediaman kiyai sepuh.
Hal senada juga disampaikan oleh kyai Muhammad Nur Fuad atau Kiya gondrong, seorang Ulama yang mengasuh pondok pesantren Ali. Al- Fuadiyah ia mengatakan menolak keras rencana pembangunan TPA tersebut karena tidak ada rembug.
“Saya terkaget-kaget dengan adanya pembangunan TPA di Desa Purana yang mana tidak ada sama sekali rembug apapun tahu-tahu kula nuwun mau membangun seenaknya saja, ini yang dinamakan salah barute,” ucap kyai gondrong.
Sebelumnya juga pernah ibu-ibu melakukan demonstrasi di balai Desa Purana pada acara sosialisasi pembangunan TPA dengan riuh menolak keras pembangunan TPA tersebut.
“Apa kami harus melakukan hal yang anarkisme, ya mungkin kita bisa melakukan buka baju dan tidur di jalan sebagai aksi penolakan kami,” kata ibu-ibu pendemo sambil membawa spanduk dengan mengungkapkan kekesalannya..
Merespon hal tersebut Jabidi, S.kom., selaku Ketua CMI, dan Edi Suprayogi selaku Ketua LSM Harimau, telah di minta tokoh ulama, dan tokoh masyarakat Desa Purana untuk mendampingi Aksi demonstrasi, menyampaikan pendapat yang rencananya akan dilakukan di Pendopo kabupaten Pemalang.
“Kami selaku Ketua CMI dan mas Edi Suprayogi siap mengawal Tokoh masyarakat Desa Purana dalam menyampaikan Aspirasinya Sampai tuntas,” ujar jabidi.
Menurutnya masyarakat Desa purana berhak menolak pembangunan TPA, dan pemerintah seharusnya bisa mencari solusi yang terbaik artinya berpihak kepada rakyat.
“Kami berharap agar pemerintah daerah bisa mencari solusi yang terbaik dan lebih mendengarkan suara rakyat, karena kedaulatan di tangan Rakyat,” tegasnya.
