JURNALKALBARNEWS.COM- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Melawi, Kaleb Elevensi menghadiri pembukaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 tingkat Kecamatan Tanah Pinoh. Acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024 di Aual Kantor Kecamatan Tanah Pinoh, yang dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, Camat, termasuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), saksi dari masing-masing pasangan calon, serta masyarakat setempat.
Rapat pleno yang dimulai pada pukul 09.00 Wib, diawali dengan sambutan dari Ketua PPK Kecamatan Tanah Pinoh, Angga Wijaya. Dalam sambutannya, Angga Wijaya menyampaikan pentingnya kegiatan ini dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabilitas proses pemilu, serta memastikan setiap tahapan Pilkada berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
“Rapat pleno ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa hasil pemilihan kepala daerah yang sudah dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada masyarakat,” ujar Angga Wijaya.
Komisioner KPU Melawi, Kaleb Elevensi dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasi atas kelancaran tahapan Pilkada di Kecamatan Tanah Pinoh.
“Kami merasa bangga atas kerja keras yang telah dilakukan oleh PPK dan PPS dalam menyelenggarakan Pilkada dengan transparan dan akurat. Proses rekapitulasi ini sangat krusial karena akan menentukan hasil akhir pemilihan,” ungkapnya.
Selain itu, Komisioner KPU Melawi juga mengingatkan kepada semua pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif selama proses rekapitulasi. “Kita harus bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, serta memastikan bahwa setiap suara dihitung dengan jujur dan adil,” tambahnya.
Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pilkada di tingkat kecamatan ini bertujuan untuk merangkum hasil perhitungan suara dari seluruh TPS yang ada di Kecamatan Tanah Pinoh. Rapat ini berlangsung dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan keadilan, serta melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemilu.